China mengucurkan US$319 juta untuk mencegah bencana pertanian dan memperbaiki infrastruktur air. Indonesia menghadapi pertanyaan serupa ketika El Niño mengancam musim tanam.
CHINA tidak menunggu seluruh sawah rusak sebelum mengeluarkan anggaran.
Pemerintah negara itu mengalokasikan 2,154 miliar yuan atau sekitar US$319 juta untuk dana konservasi air dan penanganan bencana. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencegah bencana pertanian sekaligus memperbaiki fasilitas pengairan yang rusak.
Nilainya mungkin terlihat kecil dibandingkan ukuran ekonomi China. Namun, cara penempatannya membawa pesan penting.
Perlindungan pangan tidak hanya dilakukan setelah banjir menenggelamkan tanaman atau kekeringan menghentikan musim tanam. Dana publik mulai diarahkan untuk menjaga infrastruktur air sebelum gangguan iklim berkembang menjadi kehilangan produksi yang lebih besar.
Pendekatan itu relevan bagi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan El Niño akan bertahan setidaknya sampai awal kuartal pertama 2027. Intensitasnya bahkan diproyeksikan mencapai puncak di atas kategori kuat.
Pada saat yang sama, musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dari kondisi normal di banyak wilayah Indonesia. Kombinasi keduanya meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran lahan, serta gangguan terhadap produksi pangan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki program ketahanan pangan.
Indonesia memiliki anggaran, proyek irigasi, bendungan, pompa air, serta berbagai program peningkatan produksi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh instrumen itu sudah bekerja sebagai satu sistem perlindungan pangan yang tahan terhadap perubahan iklim.
Rp164,7 Triliun Menjaga Pangan
Anggaran ketahanan pangan Indonesia pada 2026 mencapai Rp164,7 triliun.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Di dalamnya terdapat program perluasan dan intensifikasi lahan, modernisasi pertanian, penguatan infrastruktur, cadangan pangan, hingga perbaikan rantai distribusi.
Angka itu setara lebih dari 500 kali alokasi terbaru China sebesar US$319 juta apabila dikonversikan secara kasar ke rupiah.
Namun, perbandingan tersebut tidak dapat dibaca secara langsung. Anggaran China yang diumumkan awal Agustus merupakan dana khusus untuk pencegahan bencana pertanian dan pemulihan fasilitas air. Sementara anggaran Indonesia mencakup spektrum ketahanan pangan yang jauh lebih luas.
Perbedaannya justru memperlihatkan pertanyaan kebijakan yang menarik.
Seberapa besar bagian dari anggaran pangan Indonesia yang benar-benar ditempatkan untuk mengurangi risiko sebelum kekeringan, banjir, dan kegagalan irigasi menekan hasil panen?
Ketahanan pangan sering dibaca dari jumlah produksi, luas tanam, stok beras, atau kemampuan pemerintah menahan harga.
Padahal, seluruh indikator tersebut bergantung pada satu fondasi yang sering kurang terlihat: apakah air masih dapat mencapai lahan ketika hujan tidak turun sesuai kalender petani.
Target Irigasi 750.000 Hektare
Pemerintah menargetkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 750.000 hektare pada 2026.
Target itu meningkat dibandingkan capaian 2025 yang mencapai sekitar 589.606 hektare. Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan pembangunan dan rehabilitasi tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan.
Secara kuantitatif, kenaikannya cukup besar. Tambahan cakupan yang direncanakan mencapai lebih dari 160.000 hektare.
Namun, luas rehabilitasi belum otomatis menunjukkan seberapa kuat sebuah jaringan menghadapi perubahan iklim.
Irigasi tahan iklim bukan hanya saluran yang selesai dibangun. Sistem tersebut harus memiliki sumber air yang cukup, distribusi yang efisien, pintu air yang berfungsi, sedimentasi yang terkendali, serta operasi dan pemeliharaan yang berlangsung setelah proyek selesai.
Baca juga: El Niño 2026 Tidak Ekstrem, tapi Kemarau Bisa Lebih Panjang
Lokasinya juga menentukan.
Rehabilitasi satu jaringan di kawasan yang masih memiliki pasokan air stabil akan menghasilkan manfaat berbeda dengan perbaikan di sentra pangan yang mulai menghadapi penurunan debit, musim kering lebih panjang, atau persaingan penggunaan air.
Karena itu, target 750.000 hektare perlu dibaca bersama peta ancaman kekeringan, prediksi musim, kondisi waduk, kalender tanam, dan tingkat kerentanan setiap daerah irigasi.
Tanpa integrasi tersebut, pembangunan infrastruktur berisiko mengejar luas, tetapi belum tentu mengejar lokasi dengan risiko pangan paling tinggi.
Pompa Menjaga Musim Tanam
Kementerian Pertanian juga mempercepat pompanisasi sebagai salah satu instrumen utama menghadapi El Niño.
Program tersebut dijalankan bersama rehabilitasi irigasi dan optimalisasi sumber air agar petani tetap dapat menanam selama musim kering. Di Indramayu, sekitar 200 pompa dilaporkan membantu meningkatkan potensi luas tanam Juni 2026 dari target 25.000 hektare menjadi sekitar 41.000 hektare. (
Angka itu memperlihatkan fungsi pompa sebagai alat tanggap cepat.
Ketika saluran gravitasi tidak dapat mengalirkan air secara memadai, pompa dapat memindahkan air dari sungai, waduk kecil, embung, atau sumber lain ke lahan pertanian. Waktu tanam dapat dipertahankan dan risiko kehilangan produksi dapat dikurangi.
Namun, pompa bukan jawaban tunggal.
Pompa hanya bekerja apabila sumber air masih tersedia. Operasinya juga membutuhkan energi, bahan bakar atau listrik, operator, suku cadang, serta biaya pemeliharaan.
Apabila sumber air menyusut, pompa yang tersedia belum tentu dapat mengubah keadaan. Pengambilan air tanah secara berlebihan juga dapat memindahkan masalah dari kekurangan air di permukaan menuju penurunan cadangan air bawah tanah.
Karena itu, pompanisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari sebuah sistem.
Baca juga: SDGs Tertinggal, Indonesia Tak Bisa Hanya Tumbuh
Pompa menangani kebutuhan mendesak. Bendungan dan embung menyimpan air. Jaringan irigasi menyalurkannya. Drainase membuang kelebihan air. Informasi iklim menentukan kapan air harus diprioritaskan. Kelompok petani memastikan pembagiannya berlangsung di tingkat lahan.
Kekuatan ketahanan pangan berada pada hubungan antarkomponen tersebut, bukan pada satu jenis infrastruktur.
Bukan Hanya Menghadapi Kekeringan
Tantangan air pertanian Indonesia tidak bergerak ke satu arah.
El Niño dapat memperpanjang kekeringan di sebagian wilayah. Namun, perubahan iklim juga meningkatkan kemungkinan hujan ekstrem dan banjir pada waktu lain.
Infrastruktur pertanian karena itu harus mampu menghadapi dua kondisi yang berlawanan: terlalu sedikit air dan terlalu banyak air.
Baca juga: Air Dunia di Titik Kritis, Ketahanan Pangan dan Energi Terancam Jika Tata Kelola Tidak Berubah
Saluran yang rusak dapat menghambat irigasi ketika kemarau. Tetapi drainase yang tidak memadai juga dapat membuat sawah terendam ketika hujan datang secara ekstrem.
Dalam konteks tersebut, keputusan China memperbaiki fasilitas konservasi air tidak hanya berkaitan dengan pasokan irigasi. Infrastruktur air juga berfungsi mengatur, menyimpan, dan membuang air agar lahan pertanian dapat bertahan menghadapi perubahan kondisi.
Indonesia menghadapi kebutuhan serupa.
BMKG dan Kementerian PU sebelumnya telah mendorong penguatan hubungan antara informasi iklim dan perencanaan infrastruktur untuk menghadapi banjir serta kekeringan ekstrem. Informasi cuaca dan iklim dibutuhkan agar pembangunan tidak hanya mengikuti pola historis, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang sedang berubah.
Ini berarti desain ketahanan pangan tidak cukup menggunakan asumsi bahwa musim akan datang seperti biasanya.
Kalender tanam harus lebih adaptif. Operasi waduk perlu mengikuti prediksi curah hujan. Prioritas rehabilitasi irigasi perlu disesuaikan dengan kerentanan wilayah. Pemerintah daerah dan petani juga membutuhkan informasi yang cukup dini untuk mengubah waktu atau jenis tanaman.
Menggeser Anggaran ke Pencegahan
Bencana pertanian hampir selalu lebih mahal ketika ditangani setelah produksi hilang.
Kerusakan tanaman mengurangi pendapatan petani. Pasokan yang turun dapat mengangkat harga. Pemerintah kemudian harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bantuan, stabilisasi pasar, atau impor.
Rangkaian biaya tersebut menunjukkan mengapa investasi pencegahan penting.
Perbaikan pintu air, pengerukan saluran, penguatan tanggul, pembangunan embung, penyediaan pompa, dan sistem peringatan dini mungkin tidak selalu terlihat sebesar proyek pangan lainnya.
Namun, manfaatnya muncul ketika bencana tidak berkembang menjadi krisis.
China sedang memperlihatkan logika tersebut melalui dana khusus untuk pencegahan bencana pertanian dan pemulihan infrastruktur air. Indonesia sebenarnya telah memiliki anggaran yang jauh lebih besar serta program yang lebih luas.
Tantangannya adalah memastikan anggaran tersebut diarahkan berdasarkan risiko.
Baca juga: Tanpa Pangan, Air, dan Energi, Tak Ada Masa Depan untuk Indonesia
Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah pompa yang dibagikan, kilometer saluran yang diperbaiki, atau hektare yang masuk dalam target proyek.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak musim tanam yang dapat dipertahankan, berapa besar kehilangan panen yang dapat dicegah, dan seberapa cepat sistem pertanian pulih setelah banjir atau kekeringan.
El Niño 2026 akan menguji hal itu.
Indonesia tidak sedang kekurangan proyek ketahanan pangan. Negara ini sedang menghadapi kebutuhan untuk menghubungkan anggaran, prediksi iklim, infrastruktur air, serta keputusan petani dalam satu sistem yang bekerja sebelum keadaan menjadi darurat.
Sebab, ketahanan pangan bukan hanya kemampuan menghasilkan beras ketika cuaca bersahabat.
Ketahanan pangan adalah kemampuan menjaga sawah tetap ditanami ketika hujan berhenti lebih lama dari biasanya. ***
- Foto: Ilustrasi/ AI-generated/ SustainReview – Petani mengatur aliran air pada jaringan irigasi di kawasan persawahan. Keandalan infrastruktur air menjadi faktor penting untuk menjaga musim tanam di tengah meningkatnya risiko kekeringan dan cuaca ekstrem.
