Ketika target persentase ditinggalkan, proyek hijau tidak otomatis kehilangan ruang. Namun, Indonesia harus menunjukkan manfaat iklim lewat hasil pembangunan yang lebih nyata.
BANK Dunia tidak lagi ingin membaca pembiayaan iklim terutama dari besar kecilnya persentase dana berlabel hijau.
Lembaga pembiayaan pembangunan itu melepas target 45 persen pembiayaan tahunan untuk proyek dengan manfaat iklim. Target lama 35 persen juga ikut ditinggalkan.
Namun, ini bukan berarti iklim keluar dari agenda Bank Dunia. Yang berubah adalah cara membuktikannya.
Bank Dunia kini bergerak dari pendekatan berbasis input menuju hasil pembangunan. Bukan lagi terutama soal berapa banyak uang diberi cap iklim, melainkan apakah proyek itu benar-benar memperkuat ekonomi, masyarakat, dan ketahanan negara.
Perubahan ini penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebab, pembiayaan hijau ke depan tidak cukup hanya dijual lewat label rendah emisi. Proyek harus mampu menunjukkan dampak yang lebih konkret/ Pekerjaan, energi, pangan, perlindungan warga, dan daya tahan fiskal.
Target Turun Panggung
Target 45 persen pernah menjadi simbol penting. Angka itu menunjukkan bahwa krisis iklim tidak lagi ditempatkan sebagai isu pinggiran dalam pembiayaan pembangunan. Iklim masuk ke proyek energi, pangan, transportasi, air, kota, dan infrastruktur.
Namun, tekanan politik ikut mengubah arah. Reuters melaporkan keputusan Bank Dunia ini muncul setelah tekanan dari pemerintahan Donald Trump agar Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional kembali fokus pada mandat inti. Pembangunan dan stabilitas keuangan. Amerika Serikat merupakan pemegang saham terbesar Bank Dunia.
Baca juga: Uni Eropa Longgarkan Target Iklim 2040, Negara Berkembang Masuk Radar Kredit Karbon
Bank Dunia tidak menyatakan meninggalkan agenda iklim. Dalam pernyataan resminya, lembaga itu menegaskan masih akan menjawab kebutuhan negara klien dan melanjutkan pergeseran menuju ukuran berbasis outcome.
Di sinilah perubahan paling penting terjadi. Bahasa iklim tidak hilang. Tetapi, bahasa itu harus masuk ke kerangka pembangunan yang lebih luas.
Proyek energi bersih, misalnya, tidak cukup hanya disebut rendah emisi. Proyek itu juga perlu menunjukkan dampak pada pekerjaan, biaya listrik, ketahanan sistem, produktivitas industri, dan akses masyarakat.
Iklim Jadi Pembangunan
Presiden Bank Dunia Ajay Banga kerap memakai istilah smart development.
Pendekatan ini menempatkan iklim sebagai bagian dari agenda pembangunan. Bukan sebagai agenda terpisah.
Dengan cara itu, proyek pertanian tahan kekeringan tidak hanya dibaca sebagai proyek adaptasi iklim. Proyek itu juga menjadi agenda ketahanan pangan dan pendapatan petani.
Infrastruktur tahan banjir tidak hanya menjadi proyek iklim. Tapi, menjadi perlindungan aset publik, konektivitas ekonomi, dan pengurangan risiko fiskal.
Baca juga: Dana Iklim Global Naik, tapi Negara Rentan Masih Menunggu Keadilan
Energi terbarukan tidak hanya menjadi proyek penurunan emisi. Ia juga menjadi strategi akses listrik, daya saing industri, dan keamanan energi.
Bagi negara berkembang, pendekatan ini bisa berguna. Banyak negara tidak punya ruang fiskal besar untuk membiayai proyek yang hanya dijual sebagai agenda iklim. Mereka membutuhkan proyek yang bisa menjawab banyak kebutuhan sekaligus.
Namun, ada risiko lain. Tanpa target persentase yang jelas, pembiayaan iklim bisa lebih sulit dibandingkan dari tahun ke tahun. Transparansi akan sangat bergantung pada kualitas indikator, pelaporan, dan evaluasi dampak.
Indonesia Perlu Bukti
Bagi Indonesia, perubahan ini berarti satu hal. Proyek hijau harus membawa bukti yang lebih lengkap.
Bukan hanya bukti emisi turun. Tetapi juga bukti bahwa proyek itu memperkuat listrik, pangan, pekerjaan, perlindungan warga, dan daya tahan fiskal.
Indonesia masih membutuhkan pembiayaan besar untuk transisi energi, penguatan jaringan listrik, transportasi bersih, pengelolaan air, perlindungan pesisir, dan pangan tahan iklim.
Pada Juni 2025, Bank Dunia menyetujui dua investasi dengan total paket blended finance US$2,128 miliar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan kerja, dan akses energi bersih di Indonesia.
Paket seperti ini menunjukkan arah baru yang makin mungkin terjadi. Proyek tidak hanya dijual sebagai proyek hijau. Proyek harus bisa menjawab agenda pembangunan nasional.
Proyek jaringan listrik, misalnya, tidak cukup dipaparkan sebagai bagian dari transisi energi. Proyek itu harus menjelaskan bagaimana jaringan yang lebih kuat bisa mengurangi risiko padam, menyerap energi terbarukan, mendukung industri, dan menekan biaya ekonomi akibat gangguan listrik.
Baca juga: ICJ Mulai Mengubah Krisis Iklim Jadi Risiko Hukum Negara
Proyek perlindungan pesisir tidak cukup disebut adaptasi iklim. Proyek itu harus menunjukkan hubungan dengan logistik, permukiman, kawasan industri, produktivitas nelayan, dan kerugian ekonomi akibat banjir rob.
Proyek pangan tidak cukup memakai kata ketahanan iklim. Proyek itu harus membuktikan dampak pada produksi, pendapatan petani, stabilitas harga, dan keamanan pasokan.
Bukan Sekadar Label
Perubahan Bank Dunia memberi pesan yang lebih luas. Era pembiayaan iklim sedang masuk fase baru. Label hijau tetap penting, tetapi tidak lagi cukup. Investor, lembaga pembangunan, dan pemerintah akan makin meminta bukti manfaat yang lebih konkret.
Bagi Indonesia, ini bisa menjadi peluang. Banyak agenda pembangunan nasional memang beririsan dengan agenda iklim.
Masalahnya, irisan itu sering belum diterjemahkan dengan kuat dalam desain proyek. Banyak proyek masih berjalan dalam kotak sektoral: energi sendiri, pangan sendiri, tata ruang sendiri, perlindungan sosial sendiri.
Padahal, risiko iklim tidak bekerja seperti itu.
Baca juga: Jebakan Fosil dan Pelajaran Target Iklim Inggris untuk Indonesia
Kekeringan bisa memukul pangan dan energi sekaligus. Banjir bisa mengganggu transportasi, industri, kesehatan, dan anggaran daerah. Panas ekstrem bisa menekan produktivitas pekerja dan menaikkan beban listrik.
Karena itu, cara menjual proyek juga harus berubah. Indonesia perlu datang dengan proyek yang memperlihatkan manfaat lintas sektor.
Bukan hanya berapa emisi yang turun. Tetapi juga berapa pekerjaan tercipta, berapa rumah tangga terlindungi, berapa risiko kerugian berkurang, dan bagaimana proyek itu memperkuat daya tahan ekonomi.
Ujian Transparansi
Meski begitu, perubahan Bank Dunia tetap perlu dibaca kritis.
Target 45 persen memang bukan ukuran sempurna. Tidak semua dana berlabel iklim otomatis berdampak besar. Sebaliknya, ada proyek pembangunan biasa yang bisa punya manfaat iklim kuat.
Namun, target angka memberi sinyal politik dan membuat komitmen lebih mudah dipantau publik.
Ketika target itu dihapus, Bank Dunia perlu membuktikan bahwa pendekatan outcome tidak menjadi jalan mundur. Laporan dampak harus jelas. Definisi manfaat iklim harus konsisten. Data proyek harus bisa dibandingkan.
Baca juga: Adaptasi Iklim Kini Lebih Murah daripada Kerusakan Ekonomi
Indonesia juga perlu membaca perubahan ini secara strategis.
Jika pembiayaan pembangunan makin menuntut hasil nyata, maka proyek hijau Indonesia harus naik kelas. Tidak cukup memakai bahasa komitmen. Tidak cukup mengutip target net zero. Tidak cukup menyebut transisi energi.
Yang dibutuhkan adalah proyek dengan hitungan manfaat yang kuat, risiko yang terukur, dan dampak sosial-ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Bank Dunia boleh melepas target persentase. Tetapi kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi krisis iklim tidak ikut hilang.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan lagi sekadar membawa proyek berlabel hijau ke meja pembiayaan global. Tantangannya adalah membawa bukti baru bahwa proyek hijau benar-benar bekerja untuk ekonomi, warga, dan ketahanan masa depan. ***
- Foto: Ajay Suresh/Wikimedia Commons – Gedung Bank Dunia di Washington, D.C. Lembaga ini melepas target persentase pembiayaan iklim dan menggeser ukuran proyek ke hasil pembangunan yang lebih nyata.
